Kabupaten Madiun dan Kota Padang Kunker ke Banyuwangi

Berbagai keberhasilan yang telah dicapai Kabupaten Banyuwangi menjadikan daerah di ujung paling timur Pulau Jawa ini jujugan daerah lain yang ingin belajar. Sebanyak 50 orang dari satuan kerja Kabupaten Madiun berkunjung ke Bumi Blambangan ini, Rabu (24/2), untuk mempelajari lebih jauh bagaimana Banyuwangi mengelola keuangan desa.

Ketua rombongan sekaligus Asisten I Kabupaten Madiun, Wahyuwono Widoyo Edy,  mengatakan pihaknya mendengar bahwa Banyuwangi sudah kian baik dalam pengelolaan dana desanya, baik sistem maupun implementasinya.
“Atas dasar itu, kami datang kemari untuk menggali bagaimana kiat-kiat Banyuwangi mengembangkan dan menjalankan sistem pengelolaan keuangan desa. Sehingga dengan pengelolaan keuangan yang benar, perbaikan ekonomi desa akan merata. Apalagi, pembangunan desa saat ini menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo. Yakni membangun dari pinggiran,” kata Wahyu di Lounge Pelayanan Publik Pemkab Banyuwangi.
Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Kesra Kabupaten Banyuwangi, Wiyono, menyambut hangat kedatangan rombongan yang terdiri dari Asisten Sekda, camat, sekretaris camat (sekcam), dan kasi pemerintahan kecamatan tersebut.
Wiyono menyampaikan untuk penguatan administrasi keuangan desa, Pemkab Banyuwangi telah merancang manajemen keuangan desa yang bernama e-Village Budgeting (e-VB) dan e-Monitoring System (e-MS) yakni sebuah sistem pengawasan elektronik. Dua sistem tersebut, lanjutnya, bertujuan menghindarkan desa dari masalah hukum, dan mampu memberdayakan masyarakat desa. Tak hanya itu, sistem ini juga  mensinkronkan sumber pendapatan desa dari APBN, APBD Kabupaten dan bagi hasil pajak, serta retribusi daerah.
“e-VB merupakan sistem keuangan desa seperti Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), tapi berlaku untuk desa dan terhubung langsung dengan BPM-PD dan BAPPEDA,” beber Wiyono.
Jadi, tuturnya, apabila ada bantuan dari kabupaten ke desa, nanti akan langsung terpantau secara online, dan untuk mengaksesnya tidak perlu jauh-jauh datang ke kabupaten, cukup dengan sekali klik saja. Ini berguna untuk memotong mata rantai keuangan yang panjang dari desa ke kabupaten.
Sedangkan, e-MS dicontohkan Wiyono, apabila camat tinjau lapang ke desa untuk melihat perbaikan jalan. Mereka akan mengambil fotonya mulai dari 0 persen ( kondisi jalan belum diperbaiki) hingga 100 persen (jalan telah selesai diperbaiki).
“Nantinya hasil foto tersebut akan diunggah dalam google map. Sehingga kondisi jalan tersebut bisa diketahui khalayak luas, utamanya pihak-pihak terkait yang mengawasi jalannya proyek tersebut. Ini untuk menghindari duplikasi bangunan yang di-SPJ-kan double,” kata Wiyono
Mengingat pentingnya e-VB dan e-MS, imbuh Wiyono, pemkab mewajibkan para kades dan perangkat desa melek information technology (IT). “Sistem ini penting untuk monitoring. Karena itu perangkat desa harus bisa IT. Paling tidak, ada tim IT khusus di tiap-tiap desa. Jika sewaktu-waktu BPK turun ke desa untuk ngecek apakah bansos jalan atau tidak, perangkat desa bisa mengoperasikannya,” pungkas Wiyono.
Selain Kabupaten Madiun, di waktu yang bersamaan Kota Padang juga berkunjung ke Banyuwangi untuk belajar tentang optimalisasi penguatan peran unsur di Sekretariat Daerah untuk melaksakan program pemerintah, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, serta penerapan Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Laporan (SIMRAL). Sedikitnya ada 11 orang ikut dalam rombongan yang dipimpin langsung Asisten I Kota Padang,Vidal Triza. (Humas & Protokol)