Penggunaan instrumen teknologi informasi sebagai pilar pendukung
pelayanan publik terus dipacu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi hingga ke
pemerintahan desa. Sebanyak 189 desa atau seluruh desa di Banyuwangi
telah menerapkan sistem sistem penganggaran desa terintegrasi dalam
jaringan (daring) alias online atau yang diberi nama e-Village
Budgeting.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menuturkan, e-Village Budgeting
adalah program untuk menuju transparansi penganggaran dan monitoring
pembangunan di pelosok desa. Sistem ini ke depan bakal menyinergikan
keuangan dan pembangunan di tingkat desa dengan kabupaten, sehingga
tercipta keselarasan. Sistem ini sekaligus untuk memberi perlindungan
bagi perangkat desa agar dalam pemanfaatan anggarannya bisa efektif dan
sesuai aturan.
”Alhamdulillah, sejak diterapkan tahun lalu dengan segala trial and error-nya, kini penerapan e-village budgeting semakin
rapi. Ada satu atau dua kendala, itu wajar karena kita semua sama-sama
belajar. Kita terus benahi dan sempurnakan,” ujar Anas.
Anas mengatakan, penerapan e-village budgeting membutuhkan kesiapan
perangkat desa. Oleh karena itu, para bendahara desa dan operator sistem
ini terus ditingkatkan kapasitasnya. ”Akhir pekan lalu, para bendahara
desa dan operator sistem ini di-update lagi kemampuannya di
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD). Saya kunjungi
mereka. Saya lihat mereka sangat bersemangat, meski sistem ini
menggiring kita pada hal-hal baru di luar kebiasaan. Meski seharian kucel memelototi sistem ini agar lancar, mereka tetap antusias,” kata Anas.
Rohman, Sekretaris Desa Temurejo, mengatakan, sistem e-village budgeting memudahkan
pengelolaan keuangan desa. ”Sangat memudahkan dalam mengatur keuangan.
Tidak perlu manual. Kami juga merasa lebih nyaman. Semuanya jadi
transparan dan terkontrol,” kata dia.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo, mengatakan, e-Village Budgeting di
Banyuwangi terdiri atas tiga bagian, yaitu perencanaan, tata kelola, dan
evaluasi. Sistem ini memangkas mata rantai penyusunan anggaran secara
manual di level desa. Melalui cara ini, pencairan anggaran juga mudah
terpantau. ”Pencairan anggaran terkontrol. Setiap dana turun, langsung
disinkronkan. Kegiatan yang ada juga tersusun rapi sesuai rencana dan
anggaran. Jika program belum tuntas tidak bisa dicairkan. Ini bisa
mengantisipasi penyimpangan sekaligus ini ikhtiar memberi perlindungan
bagi perangkat desa mengingat anggarannya besar,” ujar Yayan, sapaan
akrab Suyanto.
Untuk memperkuat pengawasan program, Banyuwangi juga merancang
e-Village Monitoring. Sistem ini difungsikan untuk mengawasi program
pembangunan di desa, baik program fisik maupun non-fisik. ”Secara
bertahap ini akan dibenahi. Kami juga sedang siapkan semua desa di
Banyuwangi akan memiliki website yang berisi potensi UMKM, wisata, dan
sebagainya, termasuk pelayanan publiknya,” ujar Yayan. (Humas &
Protokol)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar