Bertempat di Banyuwangi, Selasa (8/3), berkumpul perwakilan delapan daerah untuk penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pembangunan JLS. Perjanjian kerja sama yang lama yang ditandatangani pada 2002 direvisi dengan fokus percepatan pembangunan JLS. Dalam rapat ini, delapan daerah yang dilintasi JLS selatan melakukan koordinasi untuk mempercepat pembangunan JLS. Tujuh daerah itu adalah Banyuwangi, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, dan Jember; dengan melibatkan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, percepatan JLS akan bisa mendorong dan perkembangan ekonomi di Jawa Timur, khususnya Banyuwangi. Apalagi jika JLS ini bisa diintegrasikan dengan keunggulan pariwisata antar kabupaten. ”Namun yang perlu diperhatikan, pembangunannya harus disesuaikan dengan tata ruang masing-masing daerah, tetap harus dikendalikan. Misal kalau akan dibangun industri, tentunya industri apa yang cocok di jalur ini. Harapan kami, lansekap JLS tetap hijau,” ujar Anas.
Menurut Anas, dibangunnya JLS ini akan membawa dampak positif bagi perkembangan Banyuwangi. “Ini bagus, akan semakin banyak orang datang ke Banyuwangi. Jalurnya lebih mudah, semakin banyak opsi jalan. Akan ada pemandangan baru saat masuk Banyuwangi karena melewati perkebunan,” ujar Bupati Anas.
Ruas jalan arteri JLS di Banyuwangi mencapai sepanjang 110 km, yang diawali dari kawasan perbatasan Tangki Nol kawasan Kalibaru hingga Ketapang. Sejumlah kawasan selatan Banyuwangi akan dilewati JLS, antara lain, adalah Perkebunan Malangsari Kalibaru, Kendeng Lembu Glenmore, Genteng, Rogojampi, Srono, Singojuruh, Kabat, Banyuwangi, Giri, dan Kalipuro.
Kepala Biro Asministrasi Kerja Sama Pemprov Jawa Timur, Benny Sampirwanto, mengatakan, JLS adalah jalur yang dirancang pemerintah pusat sebagai alternatif setelah jalur di sepanjang pantai utara di Jawa Timur. ”Karena sudah hampir 14 tahun berjalan, dan JLS ini belum rampung juga, maka kami meminta delapan daerah yang akan dilalui segera menuntaskan kendala pembangunan JLS ini. Jalur ini sangat dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian,” ujar Benny.
Menurut Benny, sebagian besar kendala pembangunan JLS adalah masalah pembebasan lahan. ”Untuk itu, kita kumpulkan daerah-daerah ini untuk bersama sama berkomitmen mempercepat pembangunan JLS. Pada 2021 harus selesai,” kata Benny.
Proyek JLS ini dimulai sejak 2002. Pembangunannya sempat mengalami kendala lantaran terganjal masalah pembebasan lahan di sejumlah daerah. Skema pembangunannya, pemerintah pusat dan provinsi membiayai pembangunan fisiknya, sedangkan pemerintah daerah menyiapkan lahannya.
Anggaran yang dikucurkan pusat untuk percepatan JLS pada 2016 ini adalah Rp 1,4 trilun dan tambahan bantuan luar negeri sebesar US$ 250 juta. (Humas )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar